Kesadaran hukum di tingkat akar rumput merupakan fondasi utama dalam menciptakan ketertiban sosial yang berkelanjutan. Di wilayah Bima, Nusa Tenggara Barat, sebuah inisiatif edukatif diluncurkan untuk menyentuh langsung masyarakat di pelosok melalui program Sosialisasi Hukum Desa. Program ini bukan sekadar ceramah formal, melainkan sebuah gerakan jemput bola yang melibatkan kolaborasi strategis antara aparat penegak hukum dan otoritas hukum nasional. Melalui gerakan Polres Bima & Kemenkumham yang secara intensif mulai bergerak bersama, pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara kini semakin diperkuat.
Langkah untuk masuk kampung ini diambil karena menyadari bahwa banyak konflik hukum di tingkat desa muncul akibat kurangnya literasi terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan ini, tim gabungan memberikan pemaparan mengenai berbagai aspek hukum yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari warga, mulai dari hukum pertanahan, hukum keluarga, hingga pencegahan tindak pidana perdagangan orang yang sering kali mengincar warga daerah. Melalui Sosialisasi Hukum Desa, masyarakat diajak untuk lebih mengedepankan jalur mediasi dan pemahaman legalitas dalam menyelesaikan sengketa, daripada menempuh jalan kekerasan atau main hakim sendiri.
Keterlibatan aktif dari Polres Bima & Kemenkumham memberikan akses konsultasi hukum gratis bagi warga yang selama ini merasa terintimidasi oleh biaya jasa pengacara. Di balai-balai pertemuan warga, para ahli hukum memberikan penjelasan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti agar pesan yang disampaikan benar-benar terserap. Strategi masuk kampung ini terbukti efektif dalam memecah kebuntuan komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Warga kini lebih berani untuk bertanya mengenai prosedur pembuatan sertifikat tanah atau cara melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga tanpa rasa takut, karena edukasi diberikan dalam suasana yang hangat dan penuh kekeluargaan.
Pentingnya program Sosialisasi Hukum Desa ini juga terlihat dalam upaya menekan angka pernikahan usia dini dan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa. Dengan pemaparan yang komprehensif dari sisi penegakan hukum oleh pihak kepolisian dan sisi hak asasi manusia oleh kementerian terkait, warga diberikan perspektif yang lebih luas mengenai dampak jangka panjang dari setiap pelanggaran hukum. Gerakan Polres Bima & Kemenkumham ini juga melibatkan tokoh adat dan tokoh agama setempat agar pesan-pesan hukum yang disampaikan selaras dengan norma-norma lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bima.