Bagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana atau menyaksikan sebuah kejahatan, langkah pertama yang seringkali membingungkan adalah proses ‘Lapor Polisi’. Memahami alur dan tahapan Penyelidikan Awal setelah pengaduan sangat penting agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan mengetahui hak-hak mereka sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyelidikan Awal adalah tahap krusial di mana Polisi mengumpulkan bukti-bukti permulaan untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan merupakan tindak pidana yang layak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Proses ini membutuhkan ketelitian dan kecepatan dari pihak kepolisian. Berdasarkan data operasional SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polda selama tahun 2025, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Penyelidikan Awal kasus kejahatan konvensional adalah 3 hari kerja.
Tahapan Penyelidikan Awal dimulai segera setelah korban atau pelapor mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di kantor Polisi terdekat (Polsek, Polres, atau Polda).
1. Penerimaan Laporan dan Verifikasi
Langkah pertama adalah penerimaan laporan oleh petugas SPKT. Pelapor akan diminta menjelaskan kronologi kejadian secara detail. Polisi akan memverifikasi identitas pelapor dan keabsahan laporan. Jika peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana, petugas akan menerbitkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP). STTLP ini adalah bukti resmi bahwa laporan telah diterima, dan harus dicatat dengan lengkap dan spesifik, termasuk waktu kejadian (misalnya, Rabu, 15 April 2025, pukul 11.30 WIB) dan lokasi kejadian yang jelas.
2. Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP)
Setelah laporan diterima, tim penyidik dan fungsi identifikasi segera bergerak ke Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tugas di TKP adalah mengamankan lokasi, mengidentifikasi, dan mengumpulkan barang bukti yang ada. Keakuratan olah TKP sangat vital dalam Penyelidikan Awal karena di sinilah bukti-bukti fisik (seperti sidik jari, jejak kaki, atau sisa senjata) didapatkan. Polisi akan memastikan bahwa TKP tidak boleh dirusak atau disentuh oleh pihak yang tidak berkepentingan.
3. Permintaan Keterangan (Wawancara Saksi)
Penyidik akan memanggil dan mewawancarai saksi-saksi yang melihat atau mengetahui peristiwa pidana. Keterangan saksi ini membantu Polisi merekonstruksi kronologi kejadian. Pada tahap Penyelidikan Awal ini, wawancara dilakukan untuk mencari bukti permulaan yang cukup, yang didefinisikan dalam hukum sebagai minimal dua alat bukti yang sah. Jika bukti permulaan ditemukan, status kasus akan dinaikkan dari Penyelidikan Awal menjadi Penyidikan, di mana Polisi memiliki wewenang penuh untuk menetapkan tersangka dan melakukan tindakan paksa lainnya. Sebaliknya, jika dalam jangka waktu tertentu (misalnya 14 hari) bukti permulaan tidak ditemukan, kasus dapat dihentikan (SP3), meskipun pelapor berhak mengajukan praperadilan.