Tidak semua perselisihan yang terjadi di tengah masyarakat harus berakhir di meja hijau melalui proses peradilan yang panjang dan melelahkan. Kepolisian kini semakin mengedepankan fungsi Problem Solving sebagai pendekatan utama dalam menangani konflik sosial berskala kecil maupun perselisihan antar warga. Melalui jalur mediasi yang difasilitasi oleh penyidik atau petugas bhabinkamtibmas, berbagai permasalahan seperti sengketa lahan keluarga, penghinaan ringan, hingga perselisihan antar tetangga dicarikan jalan keluarnya secara kekeluargaan demi menjaga harmoni kehidupan bermasyarakat.
Pelaksanaan Problem Solving mengedepankan prinsip keadilan restoratif (restorative justice), di mana pemulihan hubungan antar pihak yang bertikai menjadi prioritas utama. Dalam ruang mediasi di Polres, kedua belah pihak diajak untuk duduk bersama, menyampaikan keluh kesah, dan mencari titik temu yang saling menguntungkan (win-win solution). Petugas kepolisian bertindak sebagai penengah yang netral, tidak memihak, dan memberikan pertimbangan hukum secara objektif namun tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam meredam dendam dan mencegah konflik berulang di masa depan.
Keunggulan dari program Problem Solving ini adalah kecepatan dan efisiensi waktu dalam penyelesaian perkara. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk menempuh proses hukum formal, dan beban kerja lembaga peradilan serta rumah tahanan pun dapat berkurang secara signifikan. Hasil dari mediasi ini biasanya dituangkan dalam surat kesepakatan bersama yang memiliki kekuatan moral dan hukum bagi para pihak yang terlibat. Hal ini menciptakan rasa keadilan yang lebih nyata bagi masyarakat kecil yang sering kali merasa terbebani jika harus berurusan dengan birokrasi hukum yang kaku.
Selain menyelesaikan konflik, aktivitas Problem Solving juga menjadi sarana edukasi hukum bagi masyarakat. Petugas memberikan penjelasan mengenai batasan-batasan tindakan yang diperbolehkan oleh undang-undang, sehingga warga lebih memahami hak dan kewajibannya. Kehadiran polisi sebagai juru damai meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, yang kini dipandang lebih humanis dan peduli terhadap stabilitas sosial di tingkat akar rumput. Dengan masalah yang selesai di tingkat dasar, potensi gangguan kamtibmas yang lebih besar akibat akumulasi kemarahan warga dapat dicegah sedini mungkin.