Permasalahan mengenai sengketa kepemilikan tanah sering kali menjadi isu yang sangat sensitif di wilayah Bima, sehingga memerlukan keamanan hukum yang jelas agar tidak memicu benturan fisik antarwarga. Ketidakjelasan batas wilayah atau tumpang tindih sertifikat sering kali dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memicu keresahan yang berdampak pada terganggunya ketertiban umum. Oleh karena itu, kehadiran negara melalui regulasi yang tegas dan proses administrasi yang transparan sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian bagi para pemilik lahan yang sah serta melindungi hak-hak masyarakat adat yang sudah menetap secara turun-temurun di wilayah tersebut.
Upaya menciptakan keamanan hukum di sektor pertanahan dimulai dengan melakukan validasi data secara menyeluruh melalui program sertifikasi yang akurat dan terdigitalisasi oleh instansi terkait. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir celah manipulasi data yang sering dilakukan oleh mafia tanah yang merugikan rakyat kecil. Dengan adanya sistem pencatatan yang rapi, setiap jengkal tanah memiliki riwayat kepemilikan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di depan pengadilan. Masyarakat pun diimbau untuk lebih proaktif dalam mengurus legalitas aset mereka secara resmi guna menghindari potensi gugatan dari pihak lain di masa mendatang yang dapat menguras energi dan materi.
Sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah sangat krusial dalam memberikan penyuluhan mengenai pentingnya keamanan hukum agar masyarakat tidak terjebak dalam tindakan main hakim sendiri saat terjadi sengketa. Pendekatan mediasi yang melibatkan tokoh adat dan perangkat desa terbukti lebih efektif dalam menyelesaikan perselisihan secara damai sebelum masuk ke jalur litigasi yang panjang. Pola penyelesaian yang humanis ini mengutamakan dialog untuk mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak, sehingga kerukunan antarwarga tetap terjaga meskipun mereka sedang dalam proses mencari titik temu atas permasalahan lahan yang sedang dihadapi di lapangan.
Selain aspek administratif, pengawasan terhadap proses peralihan hak atas tanah juga harus diperketat untuk menjamin keamanan hukum bagi para investor maupun warga lokal yang ingin bertransaksi. Setiap akta jual beli harus melalui prosedur yang benar di hadapan pejabat pembuat akta tanah agar tidak ada cacat hukum yang muncul di kemudian hari. Transparansi dalam biaya dan prosedur operasional akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem birokrasi, sekaligus menekan angka sengketa lahan yang selama ini menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di daerah karena ketakutan akan status kepemilikan yang tidak pasti.