Langkah awal yang sangat krusial dalam upaya Penanganan KDRT adalah menciptakan lingkungan yang aman bagi korban untuk bersuara. Di Bima, banyak korban yang merasa ragu untuk melapor karena adanya tekanan sosial atau ketergantungan ekonomi terhadap pelaku. Oleh karena itu, aparat kepolisian bersama dinas pemberdayaan perempuan setempat terus gencar melakukan edukasi mengenai keberadaan unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) yang siap memberikan pendampingan secara khusus. Pendekatan yang dilakukan tidak lagi bersifat intimidatif, melainkan lebih mengedepankan sisi psikologis agar korban merasa terlindungi sejak tahap awal pelaporan.
Memahami Prosedur Lapor menjadi pengetahuan wajib bagi warga untuk memutus rantai kekerasan. Proses ini dapat dimulai dengan mendatangi kantor polisi terdekat atau langsung menuju Unit PPA di Polres Bima. Dalam prosedur ini, korban akan dimintai keterangan awal yang akan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Hal yang perlu diperhatikan adalah pentingnya segera melakukan visum et repertum di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk. Bukti medis ini sangat vital dalam memperkuat laporan secara hukum dan memastikan bahwa tindakan kekerasan yang terjadi dapat dibuktikan secara ilmiah di depan pengadilan nantinya.
Aspek lain yang tidak kalah penting dalam konteks di Bima adalah penyediaan rumah aman atau shelter bagi korban yang merasa jiwanya terancam jika harus kembali ke rumah setelah melapor. Perlindungan ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan hukum, hingga layanan konseling psikologis untuk memulihkan trauma yang dialami. Negara hadir untuk menjamin bahwa setelah laporan dibuat, korban tidak akan mengalami intimidasi lanjutan dari pihak mana pun. Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh agama sangat diperlukan untuk memastikan sistem pendukung ini berjalan secara optimal.
Program Perlindungan korban juga mencakup upaya mediasi jika memungkinkan, namun tetap dengan mengutamakan keselamatan dan hak-hak korban. Dalam beberapa kasus, pendekatan restoratif mungkin dipertimbangkan jika memenuhi kriteria hukum tertentu, tetapi untuk kasus kekerasan fisik yang berat, penegakan hukum secara tegas adalah harga mati. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mengirimkan pesan kuat kepada masyarakat bahwa kekerasan dalam bentuk apa pun di dalam rumah tangga tidak akan ditoleransi di wilayah Bima.