Papua memiliki karakteristik sosiopolitik dan budaya yang unik, di mana tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan identitas dan warisan leluhur yang sangat sakral. Di wilayah hukum Polres Bima, persoalan mengenai kepemilikan dan batas lahan sering kali menjadi pemicu ketegangan antarwarga maupun antara masyarakat dengan pihak pengembang. Menyadari sensitivitas isu ini, kepolisian di Jayapura mengambil langkah strategis yang tidak hanya mengandalkan jalur hukum formal, tetapi juga mengedepankan fungsi mitigasi konflik melalui pendekatan kearifan lokal. Fokus utamanya adalah mencegah agar sengketa agraria tidak berkembang menjadi kerusuhan fisik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di Bumi Cendrawasih.
Dalam menjalankan fungsinya, Polres Bima menempatkan diri sebagai fasilitator yang netral dalam setiap proses mediasi tanah adat. Masalah tanah di Papua sering kali melibatkan hukum adat yang kompleks dan tidak tertulis, sehingga memerlukan pemahaman mendalam mengenai struktur silsilah suku dan marga. Petugas kepolisian, khususnya unit Binmas dan Bhabinkamtibmas, dilatih untuk memahami filosofi tanah bagi masyarakat lokal. Dengan pengetahuan ini, polisi dapat menjembatani komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa dengan melibatkan para Ondoafi (kepala adat) dan tokoh masyarakat. Keterlibatan tokoh adat sangat krusial karena keputusan yang diambil melalui musyawarah adat sering kali dianggap lebih berwibawa dan ditaati oleh warga.
Strategi peran kepolisian dalam mediasi ini mencakup tahap deteksi dini. Sebelum sebuah percikan konflik membesar, petugas secara proaktif melakukan kunjungan ke desa-desa untuk mendengar keluhan warga terkait batas wilayah. Polisi berupaya mengedukasi masyarakat bahwa setiap perselisihan harus diselesaikan dengan kepala dingin dan melalui jalur dialog. Pemetaan daerah rawan konflik lahan menjadi prioritas bagi Polres Bima, sehingga personil dapat ditempatkan di titik-titik strategis untuk meredam provokasi yang mungkin muncul. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menurunkan angka kekerasan fisik akibat sengketa lahan di wilayah kabupaten Jayapura.
Selain aspek mediasi, Polres Bima juga memberikan pemahaman hukum nasional kepada masyarakat adat agar mereka memiliki perlindungan legal yang kuat atas tanah mereka. Polisi membantu mengarahkan warga untuk melakukan sertifikasi lahan tanpa menghilangkan status hak ulayat mereka. Sinergi antara hukum positif negara dan hukum adat lokal menjadi kunci dalam menciptakan solusi permanen yang adil bagi semua pihak. Dengan adanya kepastian hukum, potensi konflik di masa depan dapat diminimalisir, dan iklim investasi yang sehat dapat tumbuh di Papua, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal itu sendiri.