Kualitas pelayanan publik adalah cerminan utama dari profesionalisme sebuah institusi negara. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), upaya menjamin kualitas pelayanan publik merupakan prioritas demi terciptanya kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Dalam hal ini, Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polri memegang peranan vital. Div Propam tidak hanya berfungsi sebagai pengawas internal, tetapi juga sebagai motor penggerak perbaikan perilaku dan kinerja anggota Polri, yang secara langsung berdampak pada kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Salah satu cara Div Propam menjamin kualitas pelayanan adalah melalui penegakan disiplin yang ketat. Setiap pelanggaran etika atau prosedur standar operasional (SOP) yang dilakukan oleh anggota Polri, sekecil apapun, akan ditindaklanjuti. Ini termasuk perilaku yang tidak humanis, pungutan liar, atau penyalahgunaan wewenang. Dengan menindak tegas oknum yang menyimpang, Div Propam secara efektif mengirimkan pesan bahwa Polri tidak akan mentolerir praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Contohnya, pada bulan April 2025, Div Propam Polda Metro Jaya telah memecat dua anggota yang terbukti melakukan pungutan liar, sebagai bentuk komitmen dalam menjaga standar pelayanan.
Lebih dari sekadar penindakan, Div Propam juga proaktif dalam upaya pembinaan untuk menjamin kualitas pelayanan yang prima. Mereka secara rutin mengadakan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan moral kepada seluruh anggota Polri. Materi yang diberikan meliputi etika berinteraksi dengan masyarakat, pentingnya sikap humanis, serta prosedur pelayanan yang cepat dan tepat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kompetensi setiap personel dalam memberikan layanan terbaik. Sebuah data dari Lembaga Pelatihan Kepolisian pada Maret 2025 menunjukkan bahwa setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Div Propam, tingkat keluhan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian di beberapa Polres menurun hingga 15%.
Selain itu, Div Propam juga berperan penting dalam menjamin kualitas pelayanan melalui mekanisme pengaduan masyarakat yang transparan dan mudah diakses. Masyarakat dapat melaporkan keluhannya melalui berbagai saluran, baik daring maupun langsung. Setiap laporan akan diverifikasi dan diproses secara profesional, dengan menjaga kerahasiaan pelapor. Akuntabilitas ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa suara mereka didengar dan ada tindak lanjut atas setiap pelanggaran yang terjadi. Pada akhir tahun 2024, tercatat bahwa Div Propam telah menindaklanjuti lebih dari 85% laporan yang masuk, menunjukkan responsivitas yang tinggi.
Dengan demikian, peran Div Propam sangatlah sentral dalam menjamin kualitas pelayanan publik Polri. Melalui fungsi pengawasan, penindakan, pembinaan, dan mekanisme pengaduan yang efektif, Div Propam berupaya menciptakan institusi kepolisian yang tidak hanya profesional dan berintegritas, tetapi juga mampu memberikan pelayanan terbaik yang memenuhi harapan masyarakat.