Kitab hukum adat Uma Lengge merupakan aturan tradisional yang menjadi landasan hukum dan tata kelola sosial Kesultanan Bima. Penerapan hukum adat ini mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari norma kesusilaan, kepemilikan lahan, hingga sanksi terhadap pelanggaran sosial. Keberadaan aturan tertulis ini membuktikan bahwa masyarakat Bima telah memiliki sistem tata hukum yang sangat teratur dan maju sejak abad lampau. Nama Uma Lengge sendiri merujuk pada rumah tradisional tempat penyimpanan hasil bumi sekaligus simbol keadilan adat masyarakat.
Aturan hukum adat ini disusun berdasarkan perpaduan antara kearifan lokal suku Mbojo dengan nilai-nilai ajaran Islam yang masuk ke Bima. Setiap pasal yang tertuang di dalamnya bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta perlindungan bagi seluruh warga tanpa membeda-bedakan status sosial. Sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggar aturan bersifat mendidik dan bertujuan memulihkan keseimbangan hubungan sosial yang terganggu. Para tetua adat serta aparat kesultanan bertindak sebagai hakim adil yang memimpin jalannya proses peradilan adat di balai desa.
Salah satu fokus utama dalam norma hukum ini adalah perlindungan terhadap ketahanan pangan dan hak milik atas bangunan penyimpanan beras. Barang siapa yang mengambil hasil panen di dalam Uma Lengge tanpa izin akan dikenakan sanksi adat yang sangat berat. Hal ini menunjukkan betapa tingginya masyarakat Bima menghargai kedaulatan pangan serta kejujuran dalam berinteraksi sosial sehari-hari. Aturan mengenai pembagian air irigasi pertanian juga diatur secara rinci demi mencegah perselisihan antarpetani di kawasan pedesaan.
Meskipun sistem peradilan modern kini telah berlaku secara nasional, pemahaman masyarakat terhadap aturan adat ini masih tetap dipelihara dengan baik. Banyak penyelesaian sengketa ringan di tingkat desa masih mengacu pada prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam aturan Kitab hukum adat ini. Peneliti hukum dan sejarah sering kali mempelajari dokumen kuno ini guna memahami evolusi hukum adat di kawasan Nusa Tenggara Barat. Keberadaannya menjadi warisan intelektual yang sangat berharga bagi kebudayaan bangsa Indonesia.
Memahami keadilan berbasis tradisi lokal ini memberikan kita pandangan betapa bijaknya para leluhur dalam mengelola tata kehidupan bermasyarakat secara damai. Keberadaan Kitab hukum adat Uma Lengge menegaskan pentingnya menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Pelestarian nilai-nilai hukum tradisional ini penting untuk diperkuat agar identitas budaya lokal tidak hilang diterjang arus modernisasi. Mari kita terus menghargai warisan hukum adat sebagai bagian dari kekayaan sejarah bangsa yang tidak ternilai harganya.