Persoalan mengenai kepemilikan tanah masih menjadi isu yang sangat sensitif di Nusa Tenggara Barat, di mana kasus Konflik Lahan Perkebunan di wilayah Bima sering kali memicu ketegangan antara masyarakat lokal dan pihak perusahaan. Perselisihan ini biasanya berakar dari tumpang tindih dokumen kepemilikan serta perbedaan persepsi mengenai batas-batas tanah ulayat dan hak guna usaha (HGU). Untuk mencegah terjadinya bentrokan fisik, jajaran kepolisian daerah bersama pemerintah kabupaten kini lebih mengedepankan pendekatan persuasif melalui forum mediasi. Langkah ini diambil guna mencari solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) tanpa harus mengorbankan iklim investasi di daerah.
Penanganan Konflik Lahan Perkebunan di Bima memerlukan ketelitian dalam melakukan verifikasi dokumen sejarah tanah secara mendalam. Pihak kepolisian berperan sebagai fasilitator yang netral untuk mendengarkan aspirasi dari kedua belah pihak yang bersengketa. Sering kali, konflik muncul karena kurangnya sosialisasi dari pihak pengembang saat akan memulai pembukaan lahan, sehingga warga merasa hak-hak tradisional mereka terabaikan. Melalui proses dialog yang transparan, diharapkan tercapai kesepakatan mengenai kompensasi yang adil atau skema kemitraan yang melibatkan warga setempat dalam pengelolaan perkebunan tersebut, sehingga keberadaan perusahaan membawa manfaat nyata bagi ekonomi lokal.
Dampak dari Konflik Lahan Perkebunan yang berlarut-larut sangat merugikan bagi produktivitas sektor pertanian dan perkebunan di Bima. Lahan yang seharusnya menjadi sumber pendapatan justru menjadi area yang terbengkalai karena situasi keamanan yang tidak kondusif. Oleh karena itu, percepatan legalitas tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) terus digalakkan untuk meminimalisir celah terjadinya klaim sepihak di masa depan. Kepastian hukum atas tanah adalah kunci utama untuk menarik investor agar mereka merasa aman menanamkan modalnya di Bima, yang pada akhirnya akan membuka lapangan kerja luas bagi pemuda-pemudi di wilayah tersebut.
Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya peran tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam meredam potensi Konflik Lahan Perkebunan. Kearifan lokal sering kali menjadi jembatan yang paling efektif dalam menyelesaikan perselisihan yang sulit ditembus oleh jalur birokrasi formal. Polisi terus melakukan patroli dialogis ke desa-desa yang masuk dalam area rawan konflik untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya menaati jalur hukum dan menghindari tindakan anarkis. Penegakan hukum tetap akan dilakukan secara tegas terhadap siapa pun yang terbukti memprovokasi massa atau melakukan perusakan fasilitas umum demi kepentingan sepihak dalam sengketa lahan tersebut.