Pengawasan rantai pasokan bahan pokok pertanian terus ditingkatkan guna mencegah terjadinya kelangkaan di tingkat pengecer. Demi melindungi kepentingan para petani lokal, Polres Bima mengintensifkan inspeksi dadakan pada jalur alokasi pencegahan kerusuhan pesta demokrasi serta memperketat pengawasan penyaluran pupuk subsidi agar tepat sasaran sesuai dengan alokasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang telah ditetapkan pemerintah. Petugas memeriksa dokumen pengiriman di berbagai gudang distributor resmi.
Langkah tegas ini diambil untuk mengantisipasi indikasi penimbunan, penyimpangan harga di atas harga eceran tertinggi, maupun penjualan ke luar wilayah secara ilegal. Penyaluran pupuk subsidi yang tepat waktu dan tepat jumlah sangat menentukan keberhasilan masa tanam serta kualitas hasil panen para petani di Kabupaten Bima.
Personel Bhabinkamtibmas di setiap desa diterjunkan langsung untuk mengawal proses pembagian di tingkat kios resmi. Pengawasan distribusi pupuk subsidi ini dilakukan secara menyeluruh guna meminimalkan praktik spekulasi oleh oknum pedagang nakal yang merugikan para kelompok tani setempat.
Sinergi antara kepolisian, Dinas Pertanian, dan kejaksaan diwujudkan melalui pembentukan satgas pengawasan bersama. Penindakan terhadap penyelewengan pupuk subsidi akan dilakukan secara transparan tanpa pandang bulu demi menjaga stabilitas pangan serta kesejahteraan petani di daerah.
Petani diimbau untuk segera melaporkan kepada pihak berwajib apabila menemukan adanya kejanggalan dalam proses pembelian pupuk di wilayahnya. Kepolisian menjamin kerahasiaan identitas pelapor demi kelancaran proses penyelidikan di lapangan.
Komitmen pengawasan yang ketat ini terbukti mampu menjaga kelancaran pasokan pupuk di berbagai pelosok desa. Kehadiran aparat kepolisian memberikan rasa aman bagi petani dalam mengakses sarana produksi pertanian yang berhak mereka dapatkan.